Respons PP No. 20 Tahun 2026, HMPS Akuntansi Syariah Gelar Diskusi Publik Bahas Permanennya Pajak UMKM 0,5% dan Fokus Legalitas Usaha

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Akuntansi Syariah menyelenggarakan kegiatan kajian dan diskusi publik. Acara ini mengangkat tajuk “Pemerintah Perbarui Aturan Pajak UMKM Melalui PP No. 20 Tahun 2026: Tarif 0,5% Kini Permanen, Fokus pada Legalitas Usaha”. Guna merespons perkembangan kebijakan perpajakan terbaru bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Diskusi publik ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang menegaskan keberlanjutan fasilitas PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen. Kebijakan baru tersebut menjadi perhatian penting bagi akademisi dan praktisi karena berkaitan langsung dengan iklim usaha, tingkat kepatuhan perpajakan, serta kemampuan UMKM dalam mengembangkan bisnisnya di tengah tantangan ekonomi yang semakin dinamis. 

Melalui diskusi ini, Pemerintah Republik Indonesia membawa kabar baik dengan memperpanjang fasilitas tarif pajak murah sebesar 0,5% secara permanen tanpa lagi dibatasi oleh masa berlaku. Bahkan, bagi pelaku usaha kecil mandiri di tingkat akar rumput yang memiliki omset tahunan di bawah Rp500 juta, pemerintah kini memberikan kelonggaran berupa bebas pajak sepenuhnya. 

Namun, aturan ini merombak total sistem lama. Jika dahulu pemerintah hanya memantau batas nominal omset kotor tahunan di bawah Rp4,8 miliar, kini fokus utama penilaian bergeser sepenuhnya pada bentuk hukum atau legalitas dari wadah usaha yang dijalankan. 

Berdasarkan hasil bedah dalam kajian tersebut, berikut adalah perubahan kriteria Wajib Pajak: 

Pihak yang boleh enggunakan Tarif Final 0,5%:

1. Orang Pribadi (secara permanen). 

2. PT Perorangan (secara permanen). 

3. Koperasi, namun dibatasi hanya untuk 4 tahun pertama sejak badan usaha tersebut berdiri atau terdaftar resmi. 

Pihak yang tidak boleh Menggunakan Tarif 0,5%:

4. Badan Usaha Kelompok: Meliputi CV, Firma, PT Biasa, dan BUMDes. Meskipun secara nominal omset mereka masih masuk skala UMKM, kelompok ini kini wajib beralih ke tarif umum PPh Badan sebesar 22% dari keuntungan bersih (net profit). 

5. Pekerjaan Bebas & Profesi Jasa: Seperti dokter, pengacara, konsultan, penyanyi, atlet, hingga pembuat konten digital (influencer). Penghasilan yang didapat dari penyediaan jasa maupun kontrak endorse kini wajib menggunakan tarif pajak umum. 

Melalui diskusi publik ini, HMPS Akuntansi Syariah berharap dapat memberikan edukasi yang jelas mengenai komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan setara. Kebijakan ini dinilai strategis dalam memberikan perlindungan ekstra bagi pelaku usaha mikro sekaligus mendorong transparansi pembukuan serta finansial bagi bisnis yang telah memantapkan legalitasnya secara formal.