Penghapusan Guru Honorer di Tahun 2027 dan Peralihan ke ASN/PPPK Solusi Kesejahteraan atau Tantangan Baru bagi Fresh Graduate?

Salatiga, 26 Mei 2026 – Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah (HMPS AKS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) telah melaksanakan kegiatan kajian rutin pada Selasa, 26 Mei 2026 bertempat di Ruang ORMAWA FEBI. Kegiatan kali ini mengangkat isu hangat mengenai rencana kebijakan pemerintah terkait penghapusan guru honorer pada tahun 2027 serta keharusan guru untuk berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kajian ini diselenggarakan sebagai respons terhadap dinamika dunia pendidikan, khususnya mengenai kepastian kesejahteraan tenaga pendidik serta kesiapan regulasi pemerintah dalam mengatur tata kelola pemenuhan kebutuhan guru di masa depan.

Dalam forum diskusi terbuka, peserta menyampaikan beragam pandangan yang kritis dan solutif. Sebagian besar peserta forum menyetujui kebijakan peralihan guru honorer menjadi ASN/PPPK. Langkah ini dinilai sangat positif karena akan meningkatkan kesejahteraan guru secara signifikan melalui perolehan tunjangan yang lebih layak.

Diskusi sempat menyoroti potensi risiko kekurangan guru di sekolah-sekolah. Namun, pemerintah harus menyiapkan kebijakan baru jika masalah tersebut muncul, salah satunya dengan menambah kuota rekrutmen ASN/PPPK di wilayah yang kekurangan tenaga pendidik. Selain itu, kuota guru dinilai tidak akan kekurangan mengingat tingginya minat dan jumlah guru yang beralih ke status PPPK.

Peserta menekankan fakta bahwa lulusan di bidang pendidikan sebenarnya sangat melimpah. Masalah utama yang terjadi saat ini bukanlah kekurangan tenaga pendidik, melainkan keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Diskusi berjalan dinamis saat membahas nasib lulusan baru jika sekolah hanya diperbolehkan menerima guru berstatus ASN/PPPK. Muncul pertanyaan apakah fresh graduate akan langsung kehilangan kesempatan mengajar di sekolah formal. Namun, forum meluruskan bahwa ranah seleksi ASN/PPPK memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda, yang diharapkan tetap memberikan ruang bagi lulusan baru melalui jalur formasi yang tepat.

Peserta juga secara kritis mempertanyakan komitmen nyata dari pemerintah mengenai realisasi kenaikan gaji guru. Ketidakpastian ini dinilai memicu pergeseran pola pikir di masyarakat, di mana saat ini banyak yang menganggap menjadi guru les privat jauh lebih menjanjikan secara finansial daripada menjadi guru honorer di sekolah formal.

Melalui kegiatan kajian ini, disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan guru honorer dan pengalihan ke status ASN/PPPK pada dasarnya berdampak sangat baik untuk menjamin kesejahteraan para pendidik. Dengan begitu, pemerintah dituntut untuk mematangkan segala pertimbangan dan mengantisipasi berbagai dampak yang bakal terjadi termasuk nasib fresh graduate dan pemerataan kuota sebelum kebijakan ini resmi diimplementasikan secara penuh pada tahun 2027.